Home
  Latar Belakang
  Tujuan & Manfaat
  Metode Penelitian
  Pengertian
  Pelaksanaan
  Pedoman
  Blok Sensus
  Kontak
  Download
  FTP
LATAR BELAKANG


Sejak reformasi bergulir, terjadi perubahan mendasar terhadap tatanan kehidupan di berbagai bidang termasuk organisasi pemerintahan. Salah satu yang sangat menonjol adalah adanya desentralisasi sampai ke tingkat kabupaten/ kota. Reformasi juga mengubah pendekatan pembangunan yang semula bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi, sesuai dengan masalah dan kebutuhan di tiap kabupaten/ kota. Perubahan besar tersebut terjadi di berbagai sektor pembangunan, termasuk di bidang kesehatan.

Dengan visi “Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat” dan misi “Membuat rakyat sehat”, Departemen Kesehatan telah merumuskan 4 grand strategy yang salah satunya adalah: “Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan” dengan salah satu produknya adalah “Berfunginya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia”. Untuk itu diperlukan data kesehatan dasar, meliputi semua indikator kesehatan yang utama tentang status kesehatan (angka kematian, angka kesakitan, angka kecelakaan, angka disabel, status gizi), kesehatan lingkungan (lingkungan fisik), pengetahuan-sikap-perilaku kesehatan (Flu burung, HIV/AIDS, perilaku higienis, penggunaan tembakau, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku konsumsi) dan berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan (akses, cakupan, mutu layananan, pembiayaan kesehatan). Data kesehatan dasar tersebut bukan saja berskala nasional, tetapi harus dapat menggambarkan indikator kesehatan minimal sampai tingkat kabupaten.

Dari sisi manajemen kesehatan, kabupaten/kota memegang peran yang amat menentukan dalam merencanakan, mengalokasikan anggaran, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program-program kesehatan. Kabupaten/Kota membutuhkan data kesehatan dasar yang berbasis komunitas, sebagai acuan manajemen pembangunan di bidang kesehatan. Kabupaten/Kota juga perlu difasilitasi untuk dapat melakukan perencanaan berbasis bukti (evidence based planing) yang didapat dari hasil pendataan berbasis komunitas. Kabupaten/ Kota memerlukan data kesehatan dasar (angka kematian, angka kesakitan, status gizi, angka disabilitas, cakupan program dan data dasar lainnya) agar bisa dipakai untuk perencanaan program, termasuk alokasi sumber daya yang benar-benar sesuai dengan masalah pada tiap kabupaten/kota di wilayahnya.

Badan Litbang Kesehatan (Balitbangkes) telah berpengalaman dalam melakukan survei berskala nasional berbasis masyarakat seperti Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), tetapi data kesehatan tersebut baru dapat menggambarkan tingkat nasional. Di era desentralisasi sekarang ini, data kesehatan berbasis masyarakat diperlukan di tingkat kabupaten/kota untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di wilayah masing-masing. Untuk menjawab kebutuhan tersebut Balitbangkes melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Sampel Riskesdas mengikuti kerangka sampel Susenas KOR. Dengan jumlah sampel yang lebih besar ini, sebagian besar variabel kesehatan yang dikumpulkan dalam Riskesdas dapat menggambarkan profil kesehatan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Beberapa variabel seperti angka kematian (ibu, anak dan bayi), prevalensi beberapa penyakit (pneumonia, keganasan, dll.) hanya dapat menggambarkan tingkat nasional.

Untuk menjembatani kebutuhan kabupaten/ kota terhadap data dasar kesehatan sebagai basis manajemen pembangunan kesehatan, diperlukan pendekatan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

1.

Riskesdas dilaksanakan untuk dapat menggambarkan profil kesehatan di tingkat kabupaten/kota yang saat dibutuhkan di era desentralisasi.

2.

Riskesdas dilakukan secara serentak di seluruh provinsi Indonesia sehingga dapat memotret dalam waktu yang sama.

3.

Data Riskesdas menggunakan kerangka sampling yang sama dengan KOR Susenas 2007 dan pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengumpulata KOR Susenas 2007 yang dilaksanakan oleh BPS, sehingga data yang sudah dikumpulkan dalam KOR Susenas tidak dikumpulkan lagi dalam Riskesdas.

4.

Setelah pengumpulan data kedua survei ini selesai, maka data tersebut dapat digabungkan, sehingga akan didapatkan data yang kaya dari kedua survei tersebut.

5.

Pengumpulan data Riskesdas dilakukan oleh tenaga lulusan Poltekes atau petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat, dengan bimbingan teknis dari penanggungjawab tingkat Kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat (Balitbangkes).

6.

Data kesehaerah yang dikumpulkan di lapangan setelah dilakukan pengecekan melalui supervisi, akan dikirim ke Korwil yang ditunjuk sebagai pembina dari masing-masing provinsi. Manajemen data pada tahap awal (editing, cleaning) dilakukan di Korwil masing-masing, kemudian data dikirimkan ke Pusat untuk dilakukan inputasi dan pembobotan, kemudian data dikembalikan ke Korwil masing-masing untuk dilakukan analisis. Dengan demikian Dinas Kesehatan tingkat Provinsi dapat mengolah data tersebut menjadi indikator kesehatan antar kabupaten, juga dapat menggambarkan status kesehatan pada tingkat kabupaten/kota.

7.

Data yang dikumpulkan di tingkat pusat (Balitbangkes) dapat memberikan gambaran indikator kesehatan antar provinsi, termasuk indikator tertentu yang di tingkat kabupaten belum bisa ditampilkan (misalnya angka kematian ibu, bayi) dan profil kesehatan secara keseluruhan.

8.

Riskesdas dapat memberikan indikator kesehatan secara berjenjang sebagai berikut:

 

*

Indikator kesehatan tingkat kabupaten/kota, yang bisa digunakan untuk menggambarkan perbandingan kondisi kesehatan antar kabupaten/kota.

 

*

Indikator kesehatan tingkat provinsi, yang bisa digunakan untuk membandingkan indikator kesehatan antar provinsi.

 

*

Indikator kesehatan tingkat nasional, yang bisa dibandingkan dengan survei skala nasional sebelumnya, sehingga analisis kecenderungan tetap bisa dilakukan, juga dapat digunakan untuk membandingkan dengan negara lain.

9.

Data dasar kesehatan yang digunakan untuk perencanaan di masing-masing kabupaten/kota akan membudayakan:

 

*

Perencanaan program kesehatan berbasis bukti, yang dasarnya adalah informasi dari data yang berbasis komunitas.

 

*

Evaluasi program kesehatan yang informasinya juga diambil dari data berbasis komunitas, bukan berbasis fasilitas. seperti yang selama ini dilakukan.